JAKARTA--MICOM: Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok menilai pelaksanaan program KTP elektronik (e-KTP) sebaiknya jangan digiring ke ranah politik.
"Pendataan penduduk secara online tersebut dapat mengantisipasi bentuk kriminalitas," ujar Achmad Mubarok di Jakarta, Senin (3/10).
Partai Demokrat sangat mendukung pelaksanaan program e-KTP. Program ini sebaiknya intensif disosialisasikan secara meluas di tengah masyarakat. Pada sisi lain, pemerintah juga harus mengawasi secara langsung agar program e-KTP tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berupaya mengambil keuntungan pribadi ataupun kelompok.
Mubarok mengharapkan pelaksanaan e-KTP bukan untuk kepentingan politik. Pendataan jumlah penduduk secara online itu diorientasikan untuk pembangunan seluruh sektor, termasuk monitoring kemanan, menangkal teroris, perbankan, asuransi, penyaluran bantuan dan lain sebagainya.
"Akhir-akhir ini banyak sekali modus penipuan melalui rekening, pelakunya sulit kelacak. Ini karena pendataan penduduk yang semerawut. Pelaku penipuan itu bisa punya banyak rekening dengan identitas yang berbeda. Nah, disitulah pentingnya e-KTP agar masyarakat tidak lagi memiliki banyak kartu identitas yang mudah sekali melakukan kriminalitas," ujar dia.
Selain itu, jelas Mubarok, e-KTP juga membantu meningkatkan keamanan negara, salah satunya menekan ruang gerak teroris. Dengan penerapan KTP elektronik, diharapkan lebih mudah untuk melacak para pelaku teror di seluruh Indonesia.
"KTP elektronik tidak akan memungkinkan bagi seorang untuk memiliki banyak kartu identitas dengan nama beragam seperti yang selama ini sering dilakukan oleh para teroris," jelas dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar